Menanti Babak Akhir Divestasi Newmont

Oleh : Heriyono
[email protected]

MAHKAMAH Konstitusi (MK) pada Selasa, 10 April 2012, kembali menggelar sidang permohonan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), terkait pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) periode 2010 sebesar 7%.

Sidang tersebut merupakan sidang lanjutan dari sidang-sidang sebelumnya. Pemerintah dalam hal ini diwakili Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin serta Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai pemohon dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai termohon pertama dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai termohon kedua.

Pada sidang tersebut, pemerintah menghadirkan ahli keuangan negara, Mulia Panusunan Nasution, sebagai saksi ahli. Menurut dia, investasi pemerintah dalam bentuk pembelian 7% saham divestasi PT NNT tepat dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Mulia Nasution berpendapat, kepemilikan saham tersebut akan tetap menjadi kekayaan negara yang tidak terpisahkan. Sehingga, PIP bisa menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk memiliki kontrol secara langsung atas kepemilikan saham di PT NNT.

Terkait penggunaan Dana Investasi Pemerintah yang telah ditetapkan dalam UU APBN 2011, Mulia Nasution menilai bahwa hal itu dapat langsung digunakan oleh pemerintah tanpa harus meminta persetujuan kembali kepada DPR.

Di lain pihak, Mudrajad Kuncoro sebagai saksi ahli dari pihak DPR menyatakan bahwa dalam pembelian saham divestasi itu, sebagai BLU, PIP wajib hukumnya pemerintah berkomunikasi dan mendapat persetujuan dari DPR.

“Investasi PIP dalam NNT ermasuk dalam kategori investasi langsung dan bukan sekedar membeli saham,” kata Mudrajad, di depan sembilan majelis hakim MK yang dipimpin oleh Mahfud MD.

Sementara, saat memberikan keterangan pada sidang sebelumnya, ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu mengatakan, pemerintah dan DPR telah sama-sama lalai memasukkan pembelian 7% saham divestasi PT NTT dalam APBN 2011.

Padahal, menurut Anggito, rapat Badan Anggaran DPR dan pemerintah yang membahas RAPBN 2011, menyepakati alokasi dana investasi sebesar Rp 1 triliun. “Namun, kedua pihak (pemerintah dan DPR) lalai menindaklanjuti kesepakatan tersebut, sehingga tidak terdapat rincian pengalokasian dana investasi untuk pembelian saham PT NNT dalam APBN 2011,” jelas Anggito.

Karena itu, lanjut Anggito, rencana pembelian saham divestasi PT NNT tetap harus dibahas di parlemen terlebih dahulu. Sementara, Ketua BPK Hadi Purnomo menegaskan, sesuai pasal 23e UUD 1945, disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK bersikap final dan wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pemerintah pun terancam terkena sanksi jika tidak menindaklanjuti temuan BPK dalam proses divestasi saham PT NNT. “Masalah Newmont bukan BPK ngotot atau tidak. Tapi, sesuai UUD 1945, laporan pemeriksaan BPK wajib ditindaklanjuti,” kata Hadi Purnomo.

Menurut Hadi, UUD 1945 pasal 23e ayat 3 berbunyi; hasil pemeriksaan tersebut (BPK) ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Artinya, kalau pemerintah tidak mematuhi UU tersebut dalam waktu 60 hari maka akan ada sanksi.

Namun, Hadi Purnomo tidak merinci lebih jauh sanksi apa yang akan diterima pemerintah. Dia hanya menyatakan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. “Saya hanya menyatakan apa yang ada dalam UUD, semua wajib ditindaklanjuti,” jelasnya.

Berdasarkan audit BPK sesuai landasan hukum berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ditegaskan bahwa pemerintah mesti mendapatkan izin DPR untuk membeli saham divestasi PT NNT. Pembelian saham juga harus ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Audit BPK tersebut merupakan permintaan dari DPR. Parlemen tidak setuju pembelian saham itu dilakukan tanpa persetujuan DPR. Keberatan dilayangkan DPR kepada menteri Keuangan melalui surat bernomor PW.01/9333/DPR RI/X/2011 bertanggal 28 Oktober 2011.

DPR juga berkirim surat kepada menteri ESDM dengan nomor surat AG/9134/DPR RI/X/2011. DPR berpendapat, pembelian 7% saham divestasi PT NNT periode 2010 harus mendapat persetujuan legislatif terlebih dahulu.

Di lain pihak, keterangan saksi ahli lainnya, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa presiden tidak memerlukan persetujuan DPR untuk membeli saham PT NNT.“Namun, usul penambahan dana investasi dan pengunaan keuntungan dari PIP yang bukan kekayaan negara yang dipisahkan, harus diajukan pemerintah ketika membahas APBN,” jelas Yusril.

Menurut Yusril, PIP bukanlah BUMN yang kekayaannya telah dipisahkan dari kekayaan negara, karena didirikan dengan penyertaan modal pemerintah yang pembentukannya dilakukan dengan peraturan pemerintah.

Yusril mengatakan, persetujuan hanya dibutuhkan ketika dalam keputusan pembelian saham divestasi tersebut alokasi dana investasinya belum tersedia dalam APBN tahun yang sedang berjalan.

Menurut Yusril, MK sebagai the final interpreter of the constitution dapat memberikan putusan penafsiran yang bersifat final dan mengikat. Dia menambahkan, sengketa antara presiden dengan DPR dalam perkara divestasi saham PT NNT yang perlu dicermati adalah, apakah keputusan untuk membeli dan melaksanakan pembelian 7% saham divestasi PT NNT adalah semata-mata kewenangan presiden (dalam hal ini menteri Keuangan selaku kuasa Presiden dan Bendahara Umum Negara), ataukah presiden baru dapat memutuskan dan melaksanakan pembelian itu setelah ada persetujuan dari DPR.

Dia menambahkan, yang menjadi persoalan sesungguhnya adalah, dari manakah dana yang akan digunakan untuk membeli saham divestasi tersebut, yang pelaksanaannya dilakukan oleh PIP.

“PIP bukanlah BUMN yang kekayaannya telah dipisahkan dari kekayaan negara karena didirikan dengan penyertaan modal pemerintah yang pembentukannya dilakukan dengan peraturan pemerintah. PIP adalah unit organisasi non-eselon di bidang pengelolaan investasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada menteri Keuangan," katanya.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri pernah berkomentar, presiden harus tetap meminta izin kepada DPR untuk membeli saham divestasi PT NNT. Alasannya, pembelian saham itu merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan swasta.

Sebelumnya, pemerintah secara tegas mengganggap kebijakan pembelian saham PT NNT murni kewenangan konstitusional pemerintah sesuai Pasal 4 ayat (1), Pasal 17, Pasal 23C, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.


Sengkarut Divestasi
Sejak awal, divestasi PT NNT memang kerap bermasalah. Banyak pihak yang menginginkan kepemilikan saham PT NNT. Maklum saja, perusahaan emas dan tembaga yang menambang di Batu Hijau, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu ibarat seorang gadis cantik nan seksi, yang banyak diperebutkan para lelaki.

Awalnya, PT NNT menemukan cebakan tembaga porfiri pada 1990, yang kemudian diberi nama Batu Hijau. Setelah penemuan tersebut, dilakukanlah pengkajian teknis dan lingkungan selama enam tahun. Kajian tersebut disetujui pemerintah Indonesia pada 1996 dan menjadi dasar dimulainya pembangunan Proyek Tambang Batu Hijau, dengan total investasi US$ 1,8 miliar. Proyek pembangunan tambang, pabrik dan prasarananya selesai pada 1999 dan mulai beroperasi secara penuh pada Maret 2000.

Lokasi tambang Batu Hijau terletak di sebelah barat daya Pulau Sumbawa, di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB. Lokasi Batu Hijau yang berjarak 81 kilometer dari Mataram dapat dicapai dengan menggunakan pesawat ampibi (seaplane) perusahaan atau menggunakan transportasi laut berupa ferry umum dari pelabuhan Kayangan di Pulau Lombok.

Saham divestasi PT NNT periode 2010 merupakan saham tahap akhir yang wajib didivestasikan. Sesuai kontrak karya (KK) yang diteken pada 1986 antara PT NNT dengan pemerintah Indonesia, pemegang saham asing PT NNT yang tergabung dalam Nusa Tenggara Partnership (NTP), wajib mendivestasikan sahamnya ke peserta Indonesia sebesar 51%.

Komposisi pemegang saham NTP adalah, Newmont Indonesia Limited (NIL) 56,25% dan Nusa Tenggara Mining Corp (NTMC)/berafiliasi dengan Sumitomo Corp sebesar 43,75%. Sedangkan saham NIL sebanyak 100% dimiliki Newmont Mining Corp (NMC), perusahaan tambang yang berbasis di Denver, AS.

Sementara, saat ini komposisi saham PT NNT terdiri atas NTP 56%, PT Multi Daerah Bersaing (MDB) 24%, PT Pukuafu Indah 17,8%, dan PT Indonesia Masbaga Investama (IMI) 2,2%. Sedangkan saham PT MDB terdiri atas, PT Daerah Maju Bersaing (DMB) 25% dan PT Multicapital 75%.

PT DMB merupakan perusahaan daerah yang sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi NTB 40%, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat 40%, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa 20%. Sementara PT Multicapital mayoritas sahamnya dimiliki PT Bumi Mineral Resources Tbk, grup usaha Bakrie.

Publik masih teringat, ketika proses divestasi awal, yakni periode 2006-2007 yang kemudian dilanjutkan periode 2008-2009, pun menimbulkan ‘perang sedarah’ antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah akhirnya memenangkan ‘perang sedarah’ itu dengan dukungan pihak ketiga, yakni Grup Bakrie melalui PT Multicapital.

Saham divestasi PT NNT sebesar 24% pun sukses dikuasai PT MDB dengan total nilai pembelian US$ 887,3 juta. Nilai total itu terdiri atas saham divestasi periode 2006-2007 senilai US$ 391 juta dan US$ 493,6 juta untuk periode 2008-2009. PT MDB juga menempatkan Kenneth Ferrel, yang merupakan salah satu eksekutif di Bumi Resources, sebagai salah seorang direktur baru PT NNT dan dua orang komisaris yang berasal dari putra daerah, yaitu Kurtubi dan Abdul Salim.

Jadwal divestasi 31% saham PT NNT sesuai KK, nonsaham PT Pukuafi Indah yang semula 20%, adalah 3% pada Maret 2006, 7% Maret 2007, 7% Maret 2008, 7% Maret 2009, dan 7% di Maret 2010. Namun, hingga kini proses akhir divestasi PT NNT tak kunjung usai.

Masalah tak hanya berhenti sampai disitu. Peralihan saham PT NNT milik PT Pukuafu Indah sebesar 2,2% ke PT Indonesia Masbaga Investama juga ‘bermasalah’. Dalam dokumen laporan keuangan (annual reports) Newmont Mining Corporation 2010, pada halaman 17 disebutkan bahwa pada 25 Juni 2010, Pukuafu Indah telah menuntaskan penjualan 2,2% saham PT NNT ke Masbaga.

Dokumen tersebut juga menyebutkan hak suara Masbaga berada di tangan Newmont Mining Corporation yang merupakan pemegang saham asing PT NNT. Sementara itu, dokumen lain menyebutkan, Pukuafu Indah sepakat dengan Masbaga menjual 2,2% saham di PT NNT senilai US$ 71,34 juta. Akta pemindahan hak atas saham antara Pukuafu dengan Masbaga diteken pada 20 Juni 2010. Pihak yang meneken akta jual-beli saham itu adalah Rudolf Johanes Merukh (direktur Pukuafu) dan Nusantara Suria Atmadja (direktur Masbaga) serta sebagai saksi/wakil yang berwenang Martiono Hadianto (direktur utama NNT).

Pukuafu menjual saham miliknya di PT NNT ke Masbaga sebanyak 150 ribu lembar saham (2,2% dari saham PT NNT) dengan penjualan nominal sebesar US$ 100 per saham. Perjanjian akta itu diteken di hadapan notaris Freehills, yaitu sebuah kantor hukum skala internasional yang berbasis di Australia.

Harga riil 2,2% saham PT NNT plus bunga sebesar US$ 71.338.534. Setelah penandatanganan akta pemindahan hak atas saham, Pukuafu mesti segera memindahkan hak atas sahamnya ke Masbaga. Itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar PT NNT.

Di lain pihak, Newmont Ventures Limited membantah memiliki dan mengendalikan 2,2% saham Masbaga di PT NNT. “Masbaga lah yang memiliki saham 2,2%, dan karena itu mempunyai hak menggunakan suaranya atas saham tersebut,” kata Wakil Direktur Utama Newmont Ventures Limited (NVL) Blake Rhodes.

Namun, Rhodes mengakui bahwa pembelian saham tersebut menggunakan pinjaman Newmont. “NVL hanya memegang kuasa menggunakan hak suara atas saham Masbaga jika Masbaga wanprestasi terkait kewajiban pinjamannya. Kondisi ini umum dalam paket agunan baik di Indonesia dan di negara lain,” ujar Rhodes.

Induk perusahaan NVL pun telah mengungkapkan dalam Formulir 10-K yang didaftarkan pada Securities and Exchange Commission Amerika Serikat mengenai pemberian pinjaman kepada Masbaga dan memberikan penjelasan mengenai hak agunan tersebut.

Rhodes melanjutkan, sebagai upaya memastikan pembayaran pengembalian pinjamannya, NVL telah menggunakan paket agunan standar yang berlaku di Indonesia, termasuk saham dan pengalihan dividen berikut kuasa untuk menjual saham dan memberi hak suara jika Masbaga wanprestasi.

“Ini juga jenis paket agunan yang diberikan kepada para senior lender PT NNT terkait saham milik Pukuafu Indah selama lebih dari 10 tahun sampai pinjaman dilunasi Februari 2010,” jelas Rhodes.

Selama periode peminjaman, lanjut Rhodes, para senior lender tidak mengendalikan saham pemegang saham asing atau saham Pukuafu Indah di PT NNT melalui kuasa tersebut.

Rhodes menambahkan, saham awal Pukuafu Indah, termasuk saham yang dijual ke Masbaga, bukanlah bagian dari 31% saham yang didivestasikan. “Saham divestasi adalah saham yang dimiliki pemegang saham asing PT NNT, bukan saham yang telah dimiliki oleh peserta Indonesia seperti Pukuafu Indah,” terang Rhodes.

Namun demikian, imbuh Rhodes, Masbaga telah memenuhi ketentuan mengenai perusahaan Indonesia untuk tujuan divestasi, karena Masbaga adalah perusahaan yang dikendalikan gabungan antara perorangan Indonesia dan badan Indonesia yang dikendalikan orang Indonesia.

Rhodes juga mengatakan, KK PT NNT tidak membatasi dari mana asal dana pembelian saham oleh peserta Indonesia. Menurut dia, tuduhan NVL mendanai Masbaga untuk membeli saham sebagai hal yang tidak sah, merupakan tuduhan yang sama sekali tidak mempunyai landasan hukum atau tidak sesuai dengan KK.

“Jika KK atau ketentuan hukum lainnya di Indonesia melarang penyandang dana memegang kuasa demikian, maka kami perlu memperbaikinya. Namun, kami tidak mengetahui adanya larangan seperti itu,” ungkap Rhodes.

Lobi AS
Di medio Mei 2011, politisi FPAN, Teguh Juwarno, pernah berkomentar, ada lobi-lobi dahsyat dari Amerika Serikat (AS) dalam proses divestasi saham PT NNT. Menurut dia kala itu, berdasarkan informasi yang dia terima, AS menugaskan pelobi ulung Karen Brooks untuk melancarkan penjualan saham divestasi PT NNT periode 2010 ke pemerintah pusat.

Teguh juga mengungkapkan, Brooks memberikan penekanan khusus terhadap sejumlah pejabat. “Entah itu berupa janji-janji manis tertentu atau apa, itu yang perlu diselidiki,” ujarnya, kala itu.

Komentar Teguh muncul ketika pemerintah pusat melalui PIP dan Nusa Tenggara Partnership BV (NTP BV) meneken kesepakatan perjanjian jual beli saham divestasi PT NNT periode 2010. Acara penandatanganan dilakukan antara Kepala PIP Soritaon Siregar, Presiden Direktur PT NNT Martiono Hadiyanto, Vice President and Deputy General Council Newmont Mining Corporation dan Direktur NTP BV Blake Rhodes, serta Executive Vice President Nusa Tenggara Mining Corporation dan Direktur NTP BV Toru Tokuhisa pada 6 Mei 2011, di Jakarta. Nilai penjualan yang telah disepakati adalah sebesar US$ 246,8 juta dari sebelumnya harga awal US$ 271 juta.

Di satu sisi, persoalan divestasi PT NNT yang kerap disangkutkan dengan Grup Bakrie membuat petinggi grup itu pun angkat bicara. Salah satu pengendali Grup Bakrie, Nirwan D Bakrie, mengaku tak lagi meminati sisa saham divestasi PT NNT periode 2010 sebesar 7%. “Grup kami sudah tidak lagi terlibat dalam divestasi 7% saham PT NNT,” kata dia, waktu itu.

Namun, Nirwan mengingatkan sebaiknya pihak nasional mesti mengendalikan manajemen PT NNT. Hal itu bertujuan agar semangat divestasi yang dijabarkan dalam KK PT NNT bisa terealisasi.

Menurut Nirwan, dasar hukum pengendalian PT NNT adalah Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan semua kekayaan alam harus dikuasai dan dikelola negara. “Inilah semangat dari divestasi PT NNT. Pihak Indonesia sesuai KK adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta nasional,” ujar dia.

Nirwan menilai, sesuai semangat UUD 1945. KK NNT harus diartikan sebagai pengalihan saham dan sekaligus kendali manajemen PT NNT atas kekayaan alam Indonesia di bawah bendera Merah Putih. “Jadi, bukan hanya saham yang dilepas, tapi juga pengendaliannya. Jangan sampai saham dilepas, tapi hak pengendaliannya tetap dipertahankan asing,” jelas dia.

Nirwan berpendapat, akan menjadi sia-sia bila secara kepemilikan saham, pihak nasional menjadi mayoritas, tapi secara hak suara tetap di bawah kendali pemegang saham asing. “Bila porsi nasional atas kepemilikan saham semakin besar dan terkonsolidasi, semakin bagus untuk Indonesia. Tapi, itu pun harus disertai dengan pengalihan hak suara,” kata dia.

Dia menambahkan, bila hak suara semakin terkonsolidasi, itu bertujuan mengutamakan kepentingan daerah dan bangsa Indonesia. Hak suara yang lebih terkonsolidasi bisa digunakan untuk memutuskan hal-hal yang strategis, seperti meningkatkan produksi, mengatur alokasi community development, dan memutuskan aksi-aksi korporasi untuk peningkatan nilai dan kinerja perusahaan.

“Bila itu terjadi, pajak yang diterima pemerintah pusat juga lebih tinggi lagi. Sebaliknya, jika pemerintah pusat ingin memiliki sendiri 7% saham PT NNT, mereka tak bisa mengendalikan jalannya perusahaan, meskipun mendapat dividen yang cukup lumayan,” jelas dia.

Nirwan mengungkapkan, dalam sebuah manajemen perusahaan, penempatan posisi komisaris dan direksi berdasarkan besaran porsi saham. Sebuah institusi/lembaga bisa menempatkan komisaris bila memiliki 10% saham di sebuah perusahaan. Jika ingin menempatkan posisi direksi, porsi saham pun menjadi semakin besar, yakni sekitar 20%.

“Pemerintah melalui menteri Keuangan memang tidak salah kalau ingin memilki saham PT NNT yang 7%. Tapi, pusat sebaiknya bergabung di dalam satu perusahaan dengan daerah yang sudah memiliki 24% saham,” kata dia.

Bahkan, lanjut Nirwan, PT Pukuafu Indah dan PT Indonesia Masbaga Investama pun mesti diajak bergabung. “Sehingga, penguasaan saham menjadi mayoritas, yakni 51%. Jika itu terjadi, kita (Indonesia) bisa langsung menjadi pengendali perusahaan sesuai semangat divestasi,” ungkap dia.

Andi Handianto, direktur utama PT Daerah Maju Bersaing, mengatakan, apa yang disampaikan Nirwan Bakrie soal divestasi PT NNT cukup beralasan.
“Setelah proses divestasi terjadi, apakah hal itu akan berlanjut ke tahapan nasionalisasi? Karena, kita semua tahu bahwa saat ini dan kemungkinan bila divestasi selesai, pemegang saham asing tetap menguasai dan memegang kendali atas PT NNT,” kata dia.


Belajar dari Kasus Freeport
Di lain pihak, tanpa bermaksud menggurui, pemerintah pusat semestinya belajar banyak dari kasus PT Freeport Indonesia. Sebagaimana diketahui, di Freeport Indonesia, pemerintah pusat memiliki 9,36%. Sedangkan sisa saham sebesar 90,64% dimiliki Freeport-McMoran Copper & Gold Inc, perusahaan tambang yang juga berbasis di AS.

Sejauh ini, publik secara umum hanya mengetahui bahwa dalam struktur organisasi di Freeport Indonesia terdapat 18 komisaris, di mana 12 orang berkewarganegaraan asing, dan lima direksi di mana 3 orang berkewarganegaraan asing.

Bila kita hendak mengetahui susunan komisaris dan direksi Freeport Indonesia dari situs resminya, maka hanya akan menemukan kekecewaan. Di laman situs itu tidak tercantum susunan nama komisaris dan direksi dari perseroan. Kemudian jika masih penasaran dan masuk ke situs induk perusahaannya, yaitu Freeport-McMoran Copper & Gold Inc, pun tidak terdapat keterangan yang menyangkut nama-nama orang dalam susunan komisaris dan direksi PTFI.

Pertengahan 2010, Freeport Indonesia melayangkan surat kepada pemerintah c.q Kementerian ESDM untuk menetapkan seseorang guna mewakili pemerintah duduk sebagai komisaris. Menariknya, dalam terbitan internal Freeport Indonesia pada tahun 2010, sempat menayangkan berita tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Freeport Indonesia. Salah satu hasil dari RUPS adalah pengangkatan dua komisaris baru, yaitu Marzuki Darusman dan Andi Mattalata.

Marzuki Darusman tidak hanya sekedar komisaris saja tapi juga berperan sebagai Executive Counsel and Special Advisor to PT Freeport Indonesia President Director & CEO. Sebuah jabatan yang tidak main-main, karena menjadi parameter bagaimana direksi Freeport Indonesia bersikap terhadap dinamika politik, ekonomi mapun juga hukum yang ada di Indonesia.

Selain Marzuki Darusman dan Andi Mattalata, jajaran komisaris juga diisi oleh Thom Beanal yang dianggap mewakili masyarakat Papua, serta pengusaha papan atas George Tahija, anak dari Julius Tahija yang merupakan salah satu founder awal Freeport, serta Rozik B Soetjipto.

Ironisnya, meskipun posisi strategis, yakni presiden direktur atau CEO Freeport Indonesia dijabat orang Indonesia, yakni Armando Mahler, kini digantikan Rozik, juga tak bisa berbuat banyak demi kepentingan bangsa. Padahal, ketika Armando masih menjabat sebagai presiden direktur Freeport Indonesia, dia di dampingi dua orang deputi presiden direktur, yakni August Kafiar dan Rusdian Lubis untuk menangani fungsi Hubungan Komunitas serta fungsi Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan.

August Kafiar adalah mantan rektor Universitas Cenderawasih dan mantan anggota DPR. Sedangkan Rusdian Lubis adalah mantan staf profesional senior Bank Dunia di Washington DC, staf senior Kementrian Lingkungan Hidup dan konsultan pemerintah Indonesia mengenai masalah-masalah
Lingkungan.

Kini, Freeport Indonesia dipimpin Rozik B Soetjipto, mantan Menteri Pekerjaan Umum. Rozik juga sebelumnya pernah menjabat berbagai posisi penting di Kementerian ESDM, termasuk sebagai direktur jenderal Pertambangan pada 1998-1999. Rozik pula salah satu pejabat yang ikut meneken paraf di halaman-halaman KK Freeport Indonesia pada 1991.

Bicara soal persoalan Freeport Indonesia, adalah soal ‘keadilan’. Pasalnya, KK Freeport Indonesia dinilai oleh banyak kalangan sangat tidak adil bagi bangsa Indonesia. Desakan renegosiasi KK pun dilancarkan. Namun, hingga saat ini, belum ada kemajuan yang signifikan dalam rencana proses renegosiasi kontrak itu.

Seperti diketahui, dalam KK I yang diteken pada 7 April 1967 memang tidak ada kewajiban Freeport Indonesia untuk membayar royalti emas. KK I hanya mengatur royalti tembaga. Namun, dalam KK II yang diteken pada 1991, ada kewajiban membayar royalti emas.

Anehnya, Freeport Indonesia hanya membayar besaran royalti emas sebesar 1%. Sementara perusahaan tambang emas lainnya di Indonesia membayar rotalti emas minimal 3%. Besaran royalti emas Freeport yang hanya 1% merupakan yang paling rendah di seluruh dunia.

Royalti pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 45/2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian ESDM. Dalam PP itu, royalti emas ditetapkan sebesar 3,75% dari harga jual kali tonase. Namun untuk Freeport, royalti hanya dikenakan sebesar 1% dari harga jual kali tonase. Pemerintah pun hingga kini belum membuat keputusan perubahan besaran royalti Freeport. Sejauh ini, kenaikan besaran persentase royalti Freeport tersebut masih sebatas wacana.

Menilik kasus Freeport Indonesia, meskipun banyak orang Indonesia, bahkan rata-rata eks pejabat yang duduk sebagai komisaris atau direksi di perusahaan, namun tidak banyak membawa perubahan bagi perusahaan itu, terutama menyangkut kepentingan bangsa Indonesia.

Pasalnya, mereka hanyalah orang-orang yang secara profesional dibayar/digaji untuk menjalankan roda bisnis sebuah perusahaan. Sementara menyangkut keputusan strategis perusahaan, tetap berada di tangan pemegang saham mayoritas. Oleh sebab itu, terkait soal divestasi saham Newmont, alangkah bijaknya bila peserta Indonesia menjadi satu kesatuan untuk menjadi pemegang saham mayoritas di Newmont. Jika menjadi satu dan mayoritas serta sahamnya tidak terpecah, pasti kendali Newmont ada di peserta Indonesia. Sudah saatnya bangsa ini berdaulat di sektor energi, dan hal itu bisa dimulai dari penguasaan di sebuah perusahaan energi yang sebelumnya saham mayoritasnya dikuasai asing.
Menanti Babak Akhir Divestasi Newmont Menanti Babak Akhir Divestasi Newmont Reviewed by Admin on 10.05 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.