RENEGOSIASI KONTRAK TAMBANG: Akhirnya (Sebagian) Sepakat


Oleh Heriyono

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi kontrak pertambangan yang berlaku saat ini, baik kontrak karya (KK) maupun perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B).

Pemerintah berdalih, renegosiasi kontrak tambang merupakan amanat dari Undang-Undang No 4/2009 tentangan Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Namun, hingga kini sebagian pembahasan renegosiasi tersebut masih cukup alot.

Ada enam hal yang sedang di renegosiasikan terkait kontrak pertambangan, yaitu menyangkut luas wilayah, jangka waktu, jumlah royalti, pembangunan smelter, penggunaan jasa dalam negeri, dan divestasi. Dari keenam hal tersebut, ada tiga hal yang disinyalir sangat sulit untuk mencapai titik temu, yaitu masalah luas wilayah, jangka waktu dan royalti.

Sejumlah pertanyaan pun kerap terlontar soal renegosiasi kontrak tersebut. Misalnya, apakah pemerintah bisa memaksakan renegosiasi terkait dengan prinsip keadilan dan amanat UU? Lalu, bagaimana dengan asas kesucian kontrak (sanctity of contract)? Apakah hal itu bisa dikesampingkan dengan asas keadilan? Adakah kemungkinan pemerintah menerapkan pemutusan kontrak atau sanksi lainnya bila tidak ada titik temu dalam renegosiasi kontrak?

Hingga kini, pemerintah mengklaim berhasil menuntaskan proses renegosiasi 13 kontrak tambang, di mana amandemen kontraknya akan segera diteken dalam waktu dekat. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan, ke-13 kontrak tambang itu terdiri atas lima KK dan delapan PKP2B.

“Kelima KK dan delapan PKP2B yang akan ditandatangani amandemen kontraknya, narasinya sudah selesai. Sebenarnya, penandatanganan dijadwalkan bulan ini, namun karena beberapa masalah, rencana itu tertunda,” kata dia.

Thamrin mengungkapkan, dari kelima KK yang akan segera diamandemen kontraknya diantaranya adalah, Tambang Mas Sable, Kasongan Bumi Kencana, dan Iriana Mutiara Idenburg. Sementara, dari kedelapan PKP2B diantaranya, Selo Argokencono Sakti, Tanjung Alam Jaya, Sumber Kurnia Buana, Bangun Benua Persada Kalimantan, dan Kadya Caraka Mulia.

Secara keseluruhan, sudah ada 69 perusahaan tambang yang setuju seluruhnya dengan poin-poin renegosiasi, terdiri atas sembilan pemegang KK dan 60 PKP2B. Thamrin menerangkan, pihaknya akan segera melaporkan progres renegosiasi tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, selaku ketua Tim Evaluasi Penyesuaian KK dan PKP2B.

Berdasarkan data Ditjen Minerba Kementerian ESDM, sepanjang tahun lalu ada dua PKP2B dan satu KK yang sudah diterminasi kontraknya oleh pemerintah, karena tidak mumpuni (perform). KK yang diterminasi adalah Tripa Tambang Nusa, sementara dua PKP2B yang diterminasi adalah Intitirta Primasakti dan Senamas Energindo Mulia.

Tripa Tambang Nusa merupakan perusahaan tambang emas di Aceh yang memiliki luasan konsesi 184.300 hektare (ha). Tripa adalah pemegang KK Generasi VI yang diteken pada 28 April 1997, yang status terakhir masih tahap penyelidikan umum.

Sementara itu, Intitirta Primasakti merupakan perusahaan batubara di Jambi dan Sumatera Selatan dengan luasan konsesi total 48.174 ha. Intitirta adalah pemegang kontrak Generasi III yang kontraknya diteken pada 20 November 1997, yang status terakhir masih tahap studi kelayakan dan sebagian sudah produksi.

Sedangkan Senamas Energindo Mulia merupakan perusahaan batubara di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan seluas 49.080 ha. Saat ini status terakhir Senamas masih tahap studi kelayakan, eksplorasi dan sebagian sudah berproduksi.

Di sisi lain, PT Freeport Indonesia meminta keringanan sejumlah poin dalam renegosiasi KK. “Prinsipnya kami menerima dan terbuka mendiskusikan guna mencari win win solution," kata Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto, dalam sebuah kesempatan.

Terkait poin kewajiban pengelolaan dan pemurnian, Rozik mengatakan, perseroan selama ini sudah mengolah bijih hasil tambang mereka di pabrik pengolahan (smelter) di PT Smelting Gresik.

Namun kapasitas Smelting Gresik saat ini sudah maksimal. “Untuk memiliki pabrik smelter sendiri, pembangunannya membutuhkan waktu minimal tujuh hingga delapan. Sementara, UU Minerba mewajibkan hal itu rampung Desember 2013. Soal waktu, ya kurang, tapi saya kira pemerintah bijak menyikapi ini,” katanya.   

Freeport juga akan mengurangi luas wilayah pertambangan dari saat ini 170 ribu ha menjadi hanya 100 ribu ha. Pengurangan lahan pertambangan ini seiring rencana perseroan yang akan memfokuskan penambangan bawah tanah (underground) dibanding penambangan terbuka (open pit) yang usia produktifnya berakhir. “Saat ini, kontribusi penambangan terbuka lebih besar, ke depan penambangan bawah tanah akan mendominasi,” ujarnya.

Terkait perpanjangan masa kontrak, jelas Rozik, perseroan telah mengantongi kontrak hingga 2041. Soal besaran royalti emas sebesar 3,75% seperti yang diminta pemerintah, Rozak belum mau berkomentar. “Itu masih dibicarakan. Prinsipnya kami setuju, tentu semuanya mencari solusi terbaik buat semua,” jelasnya.

Serius Renegosiasi
Dasar hukum yang menjadi pegangan pemerintah dalam melakukan renegosiasi kontrak tambang adalah Undang-Undang No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dan Peraturan Pemerintah No 45/2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Sektor Kementerian ESDM.

Versi pemerintah, adanya renegosiasi mendorong perusahaan tambang melakukan transparansi dalam melaporkan produksi dan penjualan hasil tambang. Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengatakan, alotnya negosiasi antara pemerintah dan perusahaan tambang karena manajemen dipegang perusahaan tambang, sehingga tidak transparan.

Menurut dia, biasanya perusahaan jika tidak mau membayar pajak besar akan mengecilkan angka produksi dan membesarkan biaya produksi di laporan keuangan. Hal itu sangat berbeda dengan sektor migas, di mana seluruh produksi dan pengeluaran perusahaan diaudit langsung BP Migas.

“Jika perusahaan tambang masih tidak mau renegosiasi, pemerintah akan meminta perusahaan tambang tersebut untuk buka-bukaan agar jelas berapa pendapatannya dan berapa yang disetor ke pemerintah. Kalau keuntungan perusahaan terlalu banyak, kami tidak setuju. Selama minimum return perusahaan dipenuhi, harusnya mau dong (renegosiasi),” kata Widjajono.

Widjajono menjelaskan, dari sekitar 16 isu yang direnegosiasi, terdapat enam isu strategis, yaitu luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara, kewajiban divestasi, kewajiban pengolahan dan pemurnian, serta kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri. “Tapi yang lebih dominan desakannya soal diperbesarnya penerimaan negara,” ujar dia.

Dia menambahkan, renegosiasi soal besaran yang mesti disetor ke negara bisa tidak dilakukan bila perusahaan bisa menunjukkan bahwa perusahaan itu merugi. Kenyataannya, sangat sedikit perusahaan tambang yang merugi ketika beroperasi di Indonesia.

“Tunjukkan ke kami (pemerintah) bahwa mereka rugi. Kalau mereka rugi, tak usah direnegosiasi. Pemerintah menuntut perusahaan tambang blak-blakan soal pendapatannya. Tujuan dari renegosiasi adalah agar bagi hasil menjadi adil,” tegas Widjajono.

Widjajono mengakui, selama ini proses renegosiasi tambang tidak diurus secara serius. Oleh sebab itu, sudah saatnya kini pemerintah mengurus renegosiasi tambang dengan serius dan tegas.

Terkait kemampuan petugas pajak dalam mengevaluasi pajak pertambangan, Widjajono pun mengusulkan agar kemampuan petugas pajak ditingkatkan kembali. “Sekarang ini kan masalahnya tidak transparan, sehingga Ditjen Pajak kemampuannya harus ditingkatkan karena ketransparanan itu penting,” katanya.

Untuk meminimalisasikan adanya kecurangan dalam pajak dan royalti, Widjajono berpendapat perlu adanya orang yang mengerti pertambangan di Ditjen Pajak. “Mungkin saja Ditjen Pajak tidak mengetahui detail kegiatan industri tambang, karena bukan ahli di bidang pertambangan. Sehingga, bisa saja memicu perusahaan tambang untuk berbuat nakal dengan mengakali hitung-hitungan pajak dan royalti yang harus disetor ke negara,” ujarnya.

Menurut Widjajono, setiap perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia berlandaskan hukum yang berlaku. Semula, perusahaan tambang itu berpedoman pada UU No 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. “Nah, karena UU No 11/1967 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, sekarang landasannya UU No 4/2009,” kata dia.

Widjajono menilai, renegosiasi dilakukan untuk mengembalikan kedaulatan negara atas kekayaan sumber daya alam Indonesia dan juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalil yang dipakai pemerintah dalam renegosiasi ini adalah pasal 33 UUD 1945, UU No 4/2009 terutama pasal 169 ayat a dan ayat b serta pasal 171.

Landasan Konstitusi
Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menegaskan, hingga kini Indonesia belum juga mendapatkan bagian yang adil dari perusahaan-perusahaan pengeruk hasil tambang di Indonesia. Padahal kalau berani, pemerintah harusnya meminta sistem bagi hasil yang besar dari perusahaan tambang.

Pri Agung berpendapat, jika pemerintah ingin melakukan renegosiasi kontrak tambang, sebaiknya tidak menggunakan landasan UU No 4/2009, tapi menggunakan landasan konstitusi, yakni UUD 1945. “Kalau pakai UU No 4/2009, landasannya lemah karena banyak pasal yang rancu. Saya pun meragukan keseriusan pemerintah soal renegosiasi ini,” ujar dia.

Pri Agung menilai, selama ini, kontraktor atau perusahaan tambang di Indonesia masih menikmati pendapatan yang jauh lebih tinggi ketimbang porsi pemerintah Indonesia. Dia mencontohkan, saat ini saja PT Freeport Indonesia yang cuma memberikan royalti 1% kepada pemerintah atas penjualan emasnya. Ini sangat jauh dari keadilan.

“Dengan royalti 1%, pajak 28%, dan biaya operasional produksi diasumsikan 30% dari nilai pendapatan kotor, porsi penerimaan negara dari pertambangan umum hanyalah 20,32% dari nilai pendapatan kotor (gross revenue). Artinya, 79,68% dari pendapatan kotor dinikmati oleh kontraktor/perusahaan tambang,” ungkap dia.

Menurut Pri Agung, pemerintah dengan acuan PP No 45/2003 harus mengajukan negosiasi ulang kepada perusahaan tambang khususnya emas seperti Freeport agar royalti yang diterima mencapai 3,75%. Namun, imbuh dia, jika ditetapkan, aturan ini juga belum menunjukkan keadilan yang berarti.

“Dengan royalti 3,75% maka porsi yang diterima negara adalah 22,3% dari pendapatan kotor perusahaan tambang. Bahkan jika royalti 5% sekalipun, maka yang diterima pemerintah hanya 23,2%. Semuanya masih jauh dari keadilan,” katanya.

Pri Agung membandingkan porsi penerimaan pemerintah dari migas dengan sistem kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) yang rata-rata sekitar 50%. “Jadi, jika ingin lebih baik dan berkeadilan, terapkan sistem PSC di pertambangan umum. Jangan hanya mengubah besaran royaltinya. Dengan PSC, pengawasan juga akan lebih baik,” jelasnya. Saat ini, ada sekitar 113 kontrak pertambangan yang akan renegosiasi, masing-masing 37 KK di sektor pertambangan logam dan mineral serta 76 perjanjian karya pengusahaan PKP2B.

Kesucian Kontrak
Herman Afif Kusumo, anggota Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI), berpendapat, KK dan PKP2B tak berlaku mutlak selamanya hingga kontrak berakhir. Menurut dia, renegosiasi KK dan PKP2B yang sedang dilakukan pemerintah tidak bisa dikatakan melanggar prinsip sanctity of contract (kesucian kontrak). Pasalnya, renegosiasi bukan kemauan pemerintah, melainkan perintah UU.

Herman menjelaskan, UU No 4/2009 merupakan keputusan politik rakyat Indonesia. Di dalam UU itu tertuang semangat pengelolaan sumber daya pertambangan yang peruntukannya sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia.

“Di dalam UU No 4/2009 tidak lagi menganut rezim KK dan PKP2B, tapi menganut rezim izin usaha pertambangan (IUP). Hal itu telah sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Secara otomatis, semestinya dengan berlakunya UU No 4/2009 maka KK dan PKP2B sudah tidak berlaku lagi,” ujar dia.

Di satu sisi, imbuh Herman, meskipun di dalam UU No 4/2009 tidak lagi menganut rezim KK dan PKP2B, rakyat Indonesia tetap menghormati KK dan PKP2B yang sudah terlanjur terbit. “Oleh sebab itu, dalam UU tersebut dicantumkan pasal peralihan, yang menghormati KK dan PKP2B hingga berakhir masa berlakunya,” jelas dia.

Herman pun menilai bahwa sifat lex specialist KK dan PKP2B tidak bisa memasung rakyat Indonesia untuk membuat UU yang memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan bangsa. “Secara prinsip, renegosiasi KK dan PKP2B tidak boleh dilakukan jika perubahan isi kontrak membuat investor merugi. Pasalnya, selama ini investor tidak merugi hanya tidak mau mengurangi keuntungannya saja,” tegas dia.

Dito Ganinduto, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, mengatakan, sikap tegas yang mesti dilakukan pemerintah adalah, membatasi wilayah kerja yang melebihi batas maksimum 100 ribu ha untuk mineral dan 50 ribu ha untuk batubara, kontrak yang berakhir masa berlakunya harus diterminasi, dan penerimaan negara melalui pajak dan royalti harus ditingkatkan dengan mempertahankan ketentuan pajak yang berlaku dalam kontrak saat ini

“Kemudian, kewajiban divestasi harus diberlakukan kepada seluruh KK dan PKP2B sesuai pasal 107 UU No 4/ 2009. Kewajiban pengolahan dan pemurnian (smelting) diberlakukan sesuai pasal 103 UU No 4/2009. Selanjutnya, kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri sesuai pasal 106 UU No 4/2009,” kata dia.

Mesti Dituntaskan
Marwan Batubara, direktur eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), mengatakan, jika penuntasan renegosiasi kontrak tambang tidak segera dituntaskan, proses renegosiasi yang telah dicapai saat ini akan sia-sia, bahkan tidak berguna sama sekali. “Sebab, ada upaya atau konspirasi pihak-pihak tertentu untuk menggagalkan perubahan KK dan PKP2B sesuai perintah UU No 4/2009,” kata dia, di Jakarta, Rabu (1/2).

Marwan mengungkapkan, guna menggagalkan renegosiasi, konspirasi tersebut diduga telah memengaruhi sejumlah kalangan, organisasi profesi, dan oknum pemerintah.
Konspirasi itu juga ditengarai sedang mempersiapkan diri untuk mengajukan judical review (peninjauan kembali) terhadap sejumlah ketentuan atau pasal yang ditetapkan dalam UU Minerba.

“Oleh sebab itu, IRESS meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri ESDM Jero Wacik bersikap tegas, bahwa renegosiasi merupakan amanat konstitusi dan perintah UU yang harus dipatuhi oleh siapapun yang kerkontrak di Indonesia, tanpa kecuali,” tegas dia.

Dia menambahkan, IRESS juga meminta DPR menjalankan tugas pengawasan atas terlaksananya perintah UU Minerba oleh eksekutif. Menurut mantan anggota DPD ini, jangan sampai akibat ulah beberapa oknum pemerintah dan intervensi oknum-oknum kontraktor besar, termasuk kontraktor asing, sejumlah ketentuan UU Minerba diabaikan, bahkan harus diubah terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.

“Padahal, pemerintah, DPR dan rakyat telah bekerja dengan upaya yang besar dan mahal selama 10 tahun untuk dapat menghasilkan UU Minerba, guna menggantikan UU No11/1967,” jelas dia.

Marwan menjelaskan, pada 1 Juni 2011, Presiden SBY telah menyatakan bahwa pemerintah sedang menempuh upaya renegosiasi agar diperoleh kontrak yang logis, lancar, adil dan membawa manfaat. “Sudah tahu di waktu lalu ada sejumlah ketidakadilan jangan diulangi lagi!” kata SBY, kala itu,

Kemudian, lanjut Marwan, pada 19 Oktober 2011, Presiden SBY kembali mengingatkan jika kontrak tidak adil dan keterlaluan, harus dibicarakan secara baik-baik. Saat itu, Presiden meminta menteri ESDM menindaklanjuti proses renegosiasi agar keuntungan yang diperoleh negara lebih besar. “Dikhawatirkan, pernyataan-pernyataan Presiden tersebut hanya pidato yang menyejukkan hati dan memberi harapan, namun akan berakhir tanpa hasil,” jelas dia.

Selanjutnya, terang Marwan, Kementerian ESDM pada 2 Juni 2011 menyatakan bahwa renegosiasi kontrak telah berlangsung sejak 14 Januari 2010. “Pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR 29 September 2011, Menko Hatta Rajasa mengatakan sudah 65% dari total perusahaan pertambangan yang telah menyetujui prinsip-prinsip renegosiasi kontrak tersebut,” ujar Marwan.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 3/2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian KK dan PKP2B yang diteken Presiden SBY pada 10 Januari lalu, dibentuk tim untuk melaksanakan proses renegosiasi KK dan PKP2B.

Anggota tim terdiri atas menteri Koordinator Perekonomian (ketua), menteri ESDM (ketua harian), menteri Keuangan, menteri Dalam Negeri, menteri Hukum dan HAM, menteri Perindustrian, menteri Perdagangan, dan menteri Kehutanan.

Kemudian, menteri BUMN, sekretaris kabinet, jaksa agung, kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sedangkan sekretaris tim dijabat oleh dirjen Minerba Kementerian ESDM. Tim evaluasi bertugas sejak ditetapkannya keppres tersebut hingga Desember 2013.

Dalam klausal keppres itu disebutkan, tim mesti melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KK dan PKP2B, yang perlu disesuaikan dengan UU Minerba.

Tim juga harus menetapkan langkah -langkah yang diperlukan untuk penyelesaian penetapan luas wilayah kerja dan penerimaan negara. Kemudian, menetapkan langkah-Iangkah yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban pemegang KK dan PKP2B, terhadap pengolahan atau pemurnian mineral dan batubara.

RENEGOSIASI KONTRAK TAMBANG: Akhirnya (Sebagian) Sepakat RENEGOSIASI KONTRAK TAMBANG:  Akhirnya (Sebagian) Sepakat Reviewed by Admin on 12.51 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.